Tag - bpjskesehatan

Spanyol Gelar Studi Herd Immunity Covid-19, Apa Hasilnya?

Petugas medis memberi semangat kepada pasien virus Corona yang dirawat di Rumah Sakit Sotiria di Athena, Yunani, 8 April 2020. Kasus COVID-19 di seluruh dunia menembus angka 2,1 juta, dengan Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi. REUTERS/Stefan Jeremiah TEMPO.CO, Madrid – Studi berskala besar oleh peneliti di Spanyol tentang pandemi Covid-19 menunjukkan hanya 5 persen dari populasi negara itu yang mengembangkan sistem kekebalan tubuh. Ini memperkuat bukti bahwa herd immunity atau kekebalan komunitas terhadap Covid-19 tidak tercapai. Baca juga: 3 Perusahaan...

Read more...

BPJS Kesehatan Lunasi Seluruh Klaim RS di Awal Kuartal II

Ilustrasi peserta Program JKN-KIS. (Foto: Dok. BPJS Kesehatan) Jakarta, CNN Indonesia -- Mengawali bulan Juli 2020, BPJS Kesehatan menerima iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp4,05 triliun. Dengan begitu, per hari ini dipastikan tidak ada klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan, penerimaan iuran PBI APBN di muka ini menunjukkan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sekaligus menjaga likuiditas rumah...

Read more...

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Ilustrasi BPJS(Kompas.com/Retia Kartika Dewi) Penulis Devina Halim | Editor Fabian Januarius Kuwado JAKARTA, KOMPAS.com - Pembicaraan warganet di media sosial mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 didominasi sentimen negatif. Hal itu berdasarkan hasil analisis big data yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ( LP3ES) serta Drone Emprit. “Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48 persen) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang...

Read more...

Kelas BPJS Dilebur, Benarkah dalam Waktu Dekat?

Muhammad Qari (39), Warga Desa Meutulang, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat yang ditolak saat berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh lantaran distatus kartu BPJS miliknya telah meninggal dunia,(KOMPAS.COM/ RAJA UMAR) Penulis Nur Fitriatus Shalihah | Editor Sari Hardiyanto KOMPAS.com - Memasuki 2020, wacana mengenai kelas tunggal BPJS mengemuka. Dengan adanya kelas tunggal BPJS artinya tidak lagi ada kelas 1, 2, dan 3, tapi ketiganya dilebur jadi satu. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menjelaskan...

Read more...

Pasca kenaikan Iuran, Penunggak BPJS Kesehatan Tak Akan Disubsidi Pemerintah

Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan di RSUD Dr H Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat (15/11). Foto: Fahrian Saleh/kumparan Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu, Jokowi memutuskan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II, dan III naik. Khusus kelas III tetap disubsidi pemerintah meski iurannya naik...

Read more...

Alasan Iuran Naik saat Corona: BPJS Kesehatan Defisit Kronis

Foto: Pradita Utama Jakarta - Alasan Iuran Naik saat Corona: BPJS Kesehatan Defisit Kronis BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Sehingga kenaikan iuran di tengah pandemi Corona (COVID-19) dinilai tepat untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan. "Apa memang momen (kenaikan) iuran ini tepat? Sangat tepat karena kita tahu sendiri JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini sudah mengalami defisit kronis dampaknya terhadap layanan kesehatan. Baca juga: BPJS Kesehatan Akan Tegur Faskes yang Pungut Biaya Rapid Test Covid-19 Pemerintah memastikan BPJS memberikan pelayanan untuk COVID-19...

Read more...

Syarat Turun Kelas BPJS Kesehatan Bagi yang Tak Mampu Bayar Iuran Lebih Tinggi

Ilustrasi BPJS Kesehatan (Sumber: (Kompas.com/Retia Kartika Dewi)) JAKARTA, KOMPAS.TV – Belum kelar urusan virus corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung (MA) dalam putusan pada 31 Maret 2020 lalu telah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada tahun lalu.  Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Bisakah Herd Immunity Diterapkan di Indonesia? Keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82...

Read more...

Pemerintah Beri Keringanan Tunggakan & Denda BPJS Selama COVID-19

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. tirto.id - Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Dasa menyatakan pengguna BPJS Kesehatan diberikan keringanan pembayaran selama masa pandemi COVID-19. Relaksasi ini diatur dalam Perpres No 64 Tahun 2020. “Tidak serta merta orang menunggak harus bayar 24 bulan tapi cukup 6 bulan dan bisa dibayar tahun depan,” ucap Kunta dalam siaran live di akun Youtube Kemenkeu, Kamis (14/5/2020). Kunta bilang awalnya...

Read more...

Iuran Peserta Naik, Ini Solusi yang Ditawarkan BPJS Kesehatan

Iuran Peserta Naik, Ini Solusi yang Ditawarkan BPJS Kesehatan (Audia Natasha Putri) Penulis Tria Sutrisna | Editor Irfan Maullana JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai Juli 2020. Kenaikan iuran peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Dalam beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu, iuran peserta mandiri kelas satu akan disesuaikan menjadi Rp 150.000 dari saat Rp...

Read more...

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi Mulai 1 Juli 2020

Meski sudah dibatalkan MA, Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi. Ilustrasi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA)  membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu. Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani...

Read more...
id_ID
en_US id_ID