Masalah health information system atau sistem informasi kesehatan (SIK) yang terpecah-pecah di negara-negara berkembang seperti di Indoensia menjadi masalah yang perlu diatasi. Masalah umum yang dihadapi banyak organisasi, termasuk organisasi kesehatan saat ini adalah beberapa sumber informasi dan repositori yang berbeda termasuk basis data, penyimpanan objek, basis pengetahuan, sistem file, perpustakaan digital, sistem pencarian informasi dan sistem surat elektronik, dan sebagainya.
Baca Juga: Perkuat Layanan Kesehatan Asia-Pasifik :Optimasi Digital dan Robotik
Dengan contoh Sistem Informasi Kesehatan di Namibia didorong oleh mitra pengembang menyebabkan banyaknya program vertikal yang didukung oleh banyak donor, karena banyaknya program vertikal yang didukung oleh donor menghasilkan sistem informasi yang tidak terkoordinasi yang bertentangan dengan tujuan perawatan kesehatan utama dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, adanya duplikasi fungsi dan sejumlah besar sistem beroperasi secara silo di berbagai departemen di Kementerian Kesehatan dan Layanan Sosial (Ministry of Health and Social Services/MoHSS).
Terdapat 446 fasilitas kesehatan di Namibia yang berada di bawah berbagai otoritas manajemen, termasuk pemerintah, nirlaba swasta dan misionaris, LSM, Kementerian Pertahanan dan kepolisian. Semua fasilitas tersebut bertujuan untuk memberikan layanan perawatan, walaupun terfragmentasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi SIK yang integrasi yaitu tujuan organisasi, kekuatan legislatif, aksesibilitas layanan kesehatan dan divisi digital. Sementara ada sejumlah kebijakan dan strategi sektoral nasional dan layanan kesehatan,, saat ini tidak ada strategi atau kebijakan khusus HIS untuk memandu proses evaluasi SIK menuju SIK yang terintegrasi.
MoHSS membutuhkan SIK dalam kategori operasional dan administratif yang dikelompokkan sebagai berikut: data layanan rutin, pengawasan penyakit, pemantauan dan evaluasi program, layanan kesehatan tersier, layanan kesejahteraan sosial, informasi terapi dan input farmakologis, dewan kedokteran nasional, catatan administrasi dan survei sensus, serta statistik vital.
Tantangan integrasi terletak pada kurangnya standar interoperabilitas, kurangnya pengidentifikasian unik untuk catatan pasien, keamanan data dan privasi, kurangnya kerangka kerja untuk integrasi, kurangnya SDM untuk mengembangkan dan mendukung sistem terintegrasi, rendahnya tingkat konektivitas internet di Namibia, resistensi terhadap perubahan dalam adopsi sistem terintegrasi.
Di beberapa bagian Namibia jaringan internet tidak dapat sepenuhnya diandalkan, sumber platform SIK sejauh ini tidak terkoordinasi dan mengarah pada masalah interoperabilitas platform heterogen serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil.
Integrasi akan mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan integrasi data SI, proses dan infrastruktur sehingga data dari berbagai sumber dapat dianalisa dan digunakan dalam pengambilan keputusan kesehatan. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari para pembuat kebijakan di sektor kesehatan untuk memastikan keberhasilan integrasi SIK.
Di level pelayanan dasar, fasilitas kesehatan di Indonesia sudah memiliki SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), SIM Klinik, P-care yang dikembangkan oleh BPJS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Beberapa diantara sistem tersebut memiliki data ketersediaan sumber daya fasilitas kesehatan yang dapat bermanfaat untuk mendukung pelayanan rujukan dan SPGDT.
Berdasarkan survey adopsi sistem informasi rumah sakit yang dilakukan Dinas Kesehatan tahun 2015, tingkat kedalaman penggunaan sistem informasi tersebut berbeda satu sama lainnya. Beberapa sistem hanya mengakomodasi fungsi front office untuk pendaftaran dan tagihan pasien. Sangat sedikit sistem informasi fasilitas kesehatan yang menyediakan fungsi penjadwalan dokter, manajemen tempat tidur, dan informasi fasilitas penunjang yang dimiliki.
Sumber: Implementasi Health Information System di Negara Berkembang Menjadi Tantangan