Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjadi keynote speaker dalam acara The 78th United Nations General Assembly High-Level Meeting on Health (UN HLM) 2023 Side Event di New York. Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh penduduk Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga: Teknologi sebagai Penopang Transformasi Sistem Kesehatan

Diketahui, program JKN dikenal sebagai program jaminan kesehatan dengan jumlah kepesertaan terbesar di dunia. Sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan berperan besar dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Indonesia.

Ghufron mengungkapkan meski saat ini lebih dari 94 persen penduduk Indonesia telah terdaftar Program JKN, BPJS Kesehatan melebarkan sayapnya memastikan seluruh penduduk tanpa terkecuali bisa terlindungi jaminan kesehatan.

Menurutnya, sustainabilitas Program JKN tersebut tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu. Meskipun demikian, ia menuturkan ada sejumlah pekerja informal yang memiliki pendapatan tidak menentu dan memiliki keterbatasan mengakses fasilitas kesehatan. Ia menyebutnya sebagai ‘The Missing Middle’.

Pekerja informal ini tidak terdaftar sebagai kelompok peserta yang ditanggung pemerintah, namun juga kondisi finansialnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar jaminan kesehatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi iuran JKN kepada segmen ini.

“Subsidi tersebut agar masyarakat dengan finansial yang pas-pasan dan tidak termasuk sebagai peserta PBI, bisa tetap mendaftar Program JKN kelas III. Dengan begitu mereka tidak terbebani saat mendaftar sebagai peserta JKN yang membayar iuran secara mandiri,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).

Mengenai hal tersebut, Ghufron menyebutkan solusi lainnya dengan memperkuat kerja sama lintas sektoral bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengoptimalkan upaya edukasi kepada masyarakat agar mendaftar dan membayar iuran, juga dengan merangkul keterlibatan filantropi, badan usaha, peserta dengan kondisi finansial yang mapan, dan pihak lainnya sebagai donatur untuk membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta JKN atau memiliki tunggakan iuran. Ghufron melanjutkan mekanisme tersebut dinamakan Program Donasi JKN.

Melalui Program Donasi JKN, dia mengatakan harapan ke depannya pekerja informal yang belum menjadi peserta JKN atau sudah jadi peserta namun menunggak karena alasan finansial, dapat tetap terlindungi jaminan kesehatannya.

“Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan berupaya memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, dan memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. Asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030,” kata Ghufron yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua TC Health International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara.

Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh peserta dari berbagai institusi manca negara tersebut juga mengulas pembahasan mengenai masa depan pembiayaan kesehatan setelah pandemi dan penguatan investasi pada layanan kesehatan primer.

Sumber: Dirut BPJS Ungkap Program JKN di New York, Jelaskan Pemerataan Layanan